ZAKAT PROFESI
Oleh. M. Syarifuddin
A. Pengertian Zakat Profesi.
Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti suci, berkah, tumbuh, dan
terpuji. Adapun secara istilah para ulama mempunyai pandangan tersendiri
mengenai pengertian zakat, di antaranya:
a. Al
Mawardi, “Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu,
menurut syarat-syarat tertentu pula”[1]
b. Yusuf
Qardawi, “Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah
diserahkan kepada orang-orang yang berhak”[2]
Selanjutnya mengenai pengertian profesi adalah sebuah pekerjaan,
usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Bahasa
Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah “pekerjaan sebagai atas
keahliannya sebagai mata pencahariannya”.[3] Mahjuddin di dalam bukunya[4] mengatakan bahwa yang dimaksud profesi adalah suatu pekerjaan
tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau
imbalan, seperti profesi dokter, guru, dosen, pengacara, pegawai negeri, dan
yang lainnya. Fachrudin, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad di dalam buku
Zakat Profesi, mengatakan : Profesi adalah segala usaha yang halal yang
mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik
melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.[5]
Dari beberapa pengertian zakat dan profesi di atas dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud zakat profesi adalah harta zakat yang
dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Hal
ini selaras dengan pengertian yang diberikan oleh Ahmadi dan Yeni Priyatna
Sari, yakni : Harta yang diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada
dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam
upaya pemilikan yang syar’i, seperti: hibah, upah kerja rutin, profesi dokter,
penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.[6]
Zakat profesi dikenal dengan istilah zakah
rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb
al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi
swasta)[7].
Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan
atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama
orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang
memenuhi nishab.[8]
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebut di atas, maka
penulis akan mendefinisikan zakat profesi. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari
penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut
misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan,
artis, dan wiraswasta.
Jadi, zakat profesi ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang
muslim, yang mana harta dari orang tersebut di hasilkan dari profesinya atau
bidang yabg seseorang tersebut menjadi ahli. Namun zakat profesi ini adalah
merupakan produk hasil ijtihad para ulama dalam zaman ini yang nampaknya
berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup
kuat.
B.
Dalil zakat profesi
Mengenai dalil kewajiban berzakat dapat diklasifikasikan menjadi
dua bagian. Yang pertama adalah dalil-dalil kewajiban zakat yang secara khusus
menyebutkan jenis zakat tersebut, seperti zakat emas dan perak, zakat hewan
ternak, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah dalil umum mengenai zakat
seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 219 dan 267,
... وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ اْلعَفْوَ ...
Artinya: “…Dan
mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan.
Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan)…” (QS. Al Baqarah: 219)
ياَ أَيُّهَا اَّلذِيْنَ أَنْفِقُوْا مِنْ
طَيِّببَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ ...
Artinya: “Hai
orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”
(QS. Al Baqarah: 267)
Selain itu terdapat pula hadits dari Nabi Muhammad sewaktu beliau
mengutus Mu’adz ke negeri Yaman yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya:
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta
yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di
kalangan mereka”(muttafaqun ‘alaih).[9]
Juga riwayat Imam al Tirmidzy yang dinuqil
oleh Guru kami KH. Muhammad Najih Maemoen dalam Kitabnya [10]” al
Dirasah al Diniyah fi Masail al zakah al ‘Ashriyah”:
مَنِ
اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
Meskipun tidak pernah disebutkan secara
langsung di dalam Al Qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad, jika dalil-dalil umum
tentang zakat dikaji lebih mendalam lagi maka akan ditemukan sebuah isyarat
akan berlakunya hukum zakat bagi profesi. Isyarat
tersebut berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang
melebihi kebutuhan. Dewasa ini pekerjaan seseorang sebagai professional
mempunyai penghasilan yang cukup besar. Abdul Ghofur Anshori menyatakan apabila
seorang petani yang pada zaman sekarang ini bersusah payah menanam dan
memelihara sawahnya serta memanennya saja dikenakan wajib zakat apalagi seorang
professional yang memiliki penghasilan cukup besar dengan pekerjaan yang tidak
menuntut etos kerja super keras layaknya petani.[11]
Adanya zakat profesi dipertegas oleh konsensus yang dihasilkan
dalam Muktamar Internasional tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404
atau 30 April 1984. Para peserta muktamar tersebut telah bersepakat tentang
wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab.
C. Pendapat
Ulama tentang zakat profesi
Zakat profesi merupakan hal baru di dunia Islam yang muncul
belakangan ini. Pro dan kontra mewarnai perdebatan mengenai hal tersebut.
Selain pihak yang menyepakati adanya zakat profesi juga terdapat pihak lain yang
menolak keberlakuan zakat model ini.[12] Mayoritas
ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima
kecuali sudah mencapai nishab dan sudah sampai setahun (haul),
namun para ulama mutaakhirin seperti Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah
Az-Zuhaili, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saat
memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun.[13] Hal ini mengacu pada
pendapat sebagian sahabat yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah,
Tabiin Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul juga pendapat Umar bin
Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya.
Adapun
kewajiban zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan keumuman nas yang mewajibkan zakat
uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika sudah
dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya, maka ia tidak wajib mengeluarkan
zakat lagi pada akhir tahun.[14] Dengan demikian ada
kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang
wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul.
Menurut al-Qardhawi nishab zakat profesi senilai 85 gram
emas dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.
Al-maal
al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim
melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah,
upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian
sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) dan sebagian tabi’in (seperti
Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal
al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki
selama satu tahun qamariyah). Bahkan al-Qardhawi melemahkan hadis yang
mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib
RA, bahwa Nabi SAW bersabda”Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu
atasnya haul.” (HR Abu Dawud).[15]
D. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi
Jika kita mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat
penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan
kotor (bruto) atau penghasilan bersih (neto)? Ada tiga wacana tentang
bruto atau neto seperti berikut ini.
Dalam buku Fiqh Zakat karya DR Yusuf Qardlawi. bab
zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat
penghasilan. Kalau kita klasifikasi ada tiga wacana:
1. Pengeluaran
bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat
penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan
2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji
atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12
bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap bulan = 50
ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.
Hal ini juga
berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan ‘Auza’i, beliau menjelaskan: “Bila seorang
memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat
datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari
membelanjakannya” (Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Dan juga
menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa
dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, ma’dan dan rikaz.
2. Dipotong
oprasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor
yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja.
Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi
biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya
1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000= 37.500,-
Hal ini
dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya
dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah
pendapat Imam Atho’ dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan
prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui
irigasi 5%.
3. Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan
zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok
sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk
keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan
setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan
tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena
dia bukan termasuk muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan
menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) karena
sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok
sehari-hari.
Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam
Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: “…. dan
paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan…”.[16]
KESIMPULAN
Dari uraian materi
di atas dapat kami simpulkan, bahwa:
1.
Terjadi
perbedaan pendapat antar Ulama tentang hukum zakat profesi, namun dalam hal ini
kami lebih cenderung setuju dengan pendapat yang mengatakan zakat profesi
hukumnya wajib mengingat banyaknya jenis penghasilan yang lebih besar dari
harta zakawi yang sudah ditentukan serta menimbang keumuman ayat 267 surat
albaqarah yang mengatakan kita wajib menginfaqkan sebagian harta yang kita
hasilkan dari usaha kita sendiri.
2.
Proses
pengeluaran zakat ada tiga macam (al Qardlawy), yaitu:
1.
Pengeluaran
bruto, yaitu mengeluarkan zakat
penghasilan kotor.
2.
Dipotong
oprasional kerja, yaitu
setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong
dahulu dengan biaya oprasional kerja.
3.
Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari
harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok
sehari-hari.
[1] . Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi &
Fiqh Kontemporer, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, h. 157.
[2] . Yusuf
Qardawi, Hukum Zakat, cet. IX, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006, h.
34.
[3] . Santoso, Kamus
Bahasa Indonesia, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t., h. 396.
[4] . Mahjuddin, Masailul
Fiqhiyah, cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, h. 271.
[5] . Muhammad, Zakat
Profesi, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 58.
[6] . Ahmadi dan
Yeni Priyatna Sari, Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan
Fiqih, Solo: Era Intermedia, 2004, h. 58.
[7]
. Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah,
I/497; Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, II/865;
Ali as-Salus, Mausu’ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal.
522; Al-Yazid Ar-Radhi,Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin, hal. 17.
[8] . Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq,
Sedekah, hal. 103; Zakat dalam Perekonomian Modern, hal. 95.
[9] . Ibnu Hajar
Al Asqalani, Bulughul Maram (terjemah), cet. V, Solo: At Tibyan, 2011,
h. 249.
[10] . KH. M. Najih Maemoen, al Dirasah al Diniyah fi Masail al zakah al
‘Ashriyah, hal. 16, pp al anwar, Sarang.
[11] . Abdul Ghofur
Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, cet. II, Yogyakarta: Pilar Media,
2006, h. 89.
[12] . Abu Ubaidah
Yusuf As Sidawi, Menyibak Kontroversi Zakat Profesi (berbentuk electronic
book), di download dari www.ibnumajah.wordpress.com.
[16]
. Yusuf
Al-Qardlawi. Fiqh Zakat, 486, Didin Hafidhuddin, Panduan
Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, 104
0 komentar:
Posting Komentar